Jakarta, 19 Desember 2020 – Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) meminta pemerintah membenahi strategi komunikasi dalam penanganan COVID-19. ILUNI UI menyoroti tiga aspek yang diperlukan dari pola komunikasi pemerintah pada masa pandemi.

Analis Senior Bidang Komunikasi Policy Center ILUNI UI Bernika Yustisiana Narang menyoroti pola komunikasi pemerintah pada masa awal pandemi. Bernika menyebut, ada beberapa hal yang tidak segera ditindaklanjuti seperti, kebijakan publik yang jelas, komunikasi politik antara pusat dan daerah, serta keterbukaan informasi. Pemerintah justru melakukan penyangkalan terhadap situasi yang akan terjadi dengan mengindahakn pentingnya transparansi data.

“Pada aspek ini, Policy Center ILUNI UI menekankan pada pentingnya keterbukaan dan transparansi data untuk mendapatkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat umum serta tenaga kesehatan. Ini adalah tantangan pemerintah untuk membangun Kembali kepercayaan tersebut,” ujar Bernika dalam Forum Diskusi Salemba Policy Center ILUNI UI bertajuk “Evaluasi Strategi Komunikasi Kebijakan Pemerintah di Sepanjang Masa Pandemi”, Sabtu (19/12).

Menurut Bernika, pemerintah belum memiliki sensitivitas terhadap wabah yang sedang berlangsung. “Policy Center ILUNI UI melihat perlunya pemerintah melakukan penilaian resiko sebagai langkah awal dalam pengambilan kebijakan, selanjutnya membangun sistem deteksi krisis serta memantau keadaan krisis dan memahami karakteristiknya,” jelasnya lagi.

Selain itu, pada fase krisis pandemi COVID-19 ini, masih muncul anggapan kegagapan komunikasi politik dalam pemerintahan. Pergantian aktor secara terus menerus selama pandemi juga menimbulkan rasa tidak percaya (distrust) pada masyarakat. “Pemerintah harus menentukan aktor atau juru bicara dalam penyampaian pesan kepada publik. Peran juru bicara menjadi penting dalam sentral komunikasi pemerintah pada masyarakat,” kata Bernika.

Untuk itu, ILUNI UI mendorong pemerintah untuk memperluas memperluas rekrutmen sumber daya manusia guna meningkatkan kemitraan antara pemerintah, badan penanggulangan bencana, dan komunitas lokal sehingga membangun infrastukur sosial yang kuat. “Pemerintah juga perlu melibatkan pemangku kepentingan dari kalangan masyarakat yang lebih luas guna mengimplementasi pembuatan SOP monitoring yang rinci untuk berkomunikasi dengan inspektur daerah. Serta menjaga keterbukaan pola komunikasi informas dan penyebaran informasi yang terpusat namun tetap memberi peluang pengawasan bagi publik,” papar Bernika.

Sementara itu, Direktur Korporat dan Hubungan Masyarakat Maria Tobing mengungkapkan sejak awal ada pelemahan kepercayaan publik dari pemerintah karena tidak adanya sense of crisis. “Karena tidak ingin bikin panik, malah jadi menurunkan kepercayaan masyarakat. Tidak adanya sense of crisis membuat masyarakat jadi santai-santai saja. Presiden Jokowi baru menggunakan kata krisis di bulan Juni, sebelumnya sangat menghindari,” ujar Maria.

Lebih lanjut, Maria menyebut ada beberapa isu besar yang harus diselesaikan pemerintah. Pemerintah diminta untuk memperbaiki kembali data yang tidak terintegrasi dan tidak akurat. Pemerintah juga harus memberikan kejelasan data mengenai vaksin berikut anggarannya. Selain itu, narasi-narasi harus berbasis sains daripada politik. Pemerintah juga perlu menggaet jubir dan influencer dari berbagai kalangan seperti akademisi, pengusaha, dan tokoh-tokoh masyarakat karena isunya penanggulangan pandemi dan ekonomi. ”Fokus pemerintah harusnya tetap pada penanggulangan covidnya, toh pengusaha akan berusaha untuk mengurus ekonomi, tinggal pemerintah fokus pada penanganan covid,” kata dia.

Ketua Puskakom LPPSP FISIP UI Ummi Salamah menyoroti adanya trust issue dalam masyarakat. Untuk itu,pemerintah harus fokus pada komunikasi risiko berbasis transparansi. Pembicara juga harus kompeten untuk menyampaikan pesan yang benar dengan data dan fakta, punya nilai sosial, dan jujur. Selain itu, perlu ada komunikasi dua arah maupun multiarah yang memberi ruang keterlibatan untuk elemen masyarakat. ” Hal ini jadi perhatian pemerintah. Kalau ada dispute atau kontradiksi terkait pesan akan menggerus kepercayaan itu sendiri. Kalau ada jubir yang bilang mengenai vaksin demi keadilan harus ada yang bayar atau nggak, lalu belakangan presiden bilangnya berkebalikan itu akan menggerus kepercayaan masyarakat sendiri,” tukasnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyebut untuk saat ini perencanaan komunikasi terkait pandemi ada di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Saat ini telah ditunjuk lima juru bicara khusus terkait vaksin. “Evaluasi jadi sangat penting terkait substansi, cara penyampaian, dan konteks juga jadi sangat penting. Deputi Informasi dan Komunikasi Politik KSP akan terus menyusun daily briefing yang disebarkan ke semua kementerian dan lembaga untuk sinkronisasi bukan hanya terkait pandemi tapi untuk semua isu,” pungkasnya. (*)

Informasi selengkapnya: Devi Irma Safitri +62 813 8044 9686 (Sekretariat ILUNI UI)